Home / Ansor / Parpol Berhaluan Aswaja Jangan Buat Aturan Bertentangan Dengan Hukum Agama

Parpol Berhaluan Aswaja Jangan Buat Aturan Bertentangan Dengan Hukum Agama

Rois Syuriyah PWNU Jawa Tengah, KH Ubaidillah Shodaqoh saat memberikan arahan pada pengurus DPW PKB Jateng dan para Anggota DPRD Provinsi Jateng, dalam acara silaturahmi dan buka bersama yang digelar di kantor PWNU Jateng, Minggu (26/6/2016).
Rois Syuriyah PWNU Jawa Tengah, KH Ubaidillah Shodaqoh saat memberikan arahan pada pengurus DPW PKB Jateng dan para Anggota DPRD Provinsi Jateng, dalam acara silaturahmi dan buka bersama yang digelar di kantor PWNU Jateng, Minggu (26/6/2016).

 

Semarang, ansorjateng.net, Rois Syuriyah PWNU Jawa Tengah, KH Ubaidillah Shodaqoh meminta pada para anggota legislatif dari partai politik berhaluan ahlussunnah wal jamaah (Aswaja), jika membuat aturan berupa Undang Undang (UU) maupun Peraturan Daerah (Perda), jangan bertentangan dengan Alquran dan Al Hadist.

Hal itu ditegaskan pengasuh Pondok Pesantren Al Itqon Semarang itu, saat menerima silaturahmi rombongan Pengurus DPW PKB Jateng dan para Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), di gedung PWNU Jateng, Jalan Dr Cipto, Semarang, Minggu (26/6/2016).

Gus Ubed mengatakan, partai politik memiliki kewenangan membuat aturan hukum berupa UU maupun Perda. Sementara dalam kaidah syariah Islam, penentuan hukum harus bersumber dari Alquran-Hadist. Jika para pembuat UU/Perda tidak mampu sesuai Alquran-Hadist, minimal tidak bertentangan.

“PKB harus mengejawantahkan ajaran Aswaja pada tataran kewenangannya. Maka aturan yang dibuat itu harus sesuai Aswaja. Jika tidak bisa sesuai Alquran dan Hadist, minimal tidak bertentangan dengan ajaran Aswaja serta Alquran dan Hadist,” katanya.

Dalam acara yang digelar di halaman belakang kantor PWNU Jateng dilanjutkan buka bersama itu, Gus Ubed juga menyarankan, agar para politikus ketika membuat aturan harus memperhatikan kepentingan masyarakat kalangan bawah.

“Saya minta pada PKB ketika membuat aturan memperhatikan kebutuhan masyarakat bawah atau miskin. Karena kebanyakan, masyarakat bawah adalah warga Nahdliyin. Kalau itu bisa dilakukan, Insya Allah, Jamiyahnya secara institusi akan terangkat. Ini modal pembangunan madani,” ungkapnya.

Gus Ubed juga berpesan, selain membuat aturan sesuai ajaran Aswaja, para anggota dewan serta Kepala Daerah dari PKB dalam bersikap dan gerak langkahnya harus mencerminkan langkah politik akhlak santri Aswaja.

Ketua DPW PKB Jawa Tengah, KH Yusuf Chudlori, mengatakan, silaturahmi DPW PKB Jateng ke PWNU Jateng ini merupakan tradisi yang sudah dilakukan sejak dahulu saat Ramadan. Kegiatan silaturahmi sangat penting untuk dilaksanakan terutama bagi PKB.

“Tradisi untuk terus nunggu dawuh dari para sesepuh dan Kiai ini harus terus dilakukan. Kami mohon arahan dan bimbingannya, agar bisa lebih maksimal membawa kemanfaatan bagi keluarga besar NU di Jateng,” katanya.

Begitupula, lanjut Gus Yusuf, para pengurus dan anggota legislatif di Kabupaten/Kota diharapkan bisa terus bersinergi dengan Pengurus Cabang NU di daerah masing-masing.

“Kami mohon arahan dan dukungannya agar Fraksi PKB di daerah bisa terus sinergi dengan PCNU di daerah untuk terus menjaga keagungan Ahlussunnah Wal Jamaah dan menjaga kebesaran NU di daerahnya,” ungkap pengasuh Asrama Perguruan Islam (API) Tegalrejo Magelang itu.

Dalam acara ini, dihadiri Ketua PWNU Jateng DR Abu Hafsin, Ketua GP Ansor Jateng H Ikhwanuddin, Kasatkorwil banser Jateng DR Hasyim Asyari, sejumlah anggota DPRD Jateng antaralain Ketua Fraksi PKB Hendri WIcaksono, Muh Zen Adv, Abdul hamid, Siti Rosyidah, Chamim Irfani, dan Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman.(hud)

About Ansor Jateng

Check Also

LBH Ansor Desak Kepolisian Tuntaskan Kasus Penyerangan pada Perayaan HUT RI

  Semarang, ansorjateng.net, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Pemuda Ansor mendesak pada kepolisian untuk melanjutkan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *