ANSORJATENG.NET, SORONG – Media sosial dihebohkan dengan adanya 7 tuntutan yang mengatasnamakan warga. 7 tuntutan tersebut, salah satu poinnya meminta pemerintah membubarkan Banser.

Terkait beredarnya hal tersebut, Wakil Sekretaris Caretaker PW GP Ansor Papua Barat, Rifan Effendi menjelaskan kronologi munculnya edaran tersebut, hingga dimuat sejumlah media mainstream di Indonesia.

Dijelaskannya, pada Rabu 21 Agustus 2019 digelar aksi mahasiswa di Lapangan Apel Kantor Wali Kota Sorong. Peserta aksi melakukan orasi dan membacakan tuntuannya pada pemerintah.

“Namun saat dibacakan tuntutan, massa sempat tercengang beberapa saat, kok ada poin pembubaran ormas Banser. Padahal aksi itu sama sekali tidak ada tuntutan atau menyinggung Banser,” ungkapnya pada ansorjateng.net, Senin (26/8/2019).

Kemudian pada Kamis 22 Agustus 2019, terdapat pertemuan di Swiss Bell Sorong, dihadiri Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menkopolhukam Wiranto, Anggota DPD RI Yorrys Th Raweyai. Pada pertemuan itu, juga dihadiri Rois Syuriah PCNU Kabupaten Sorong, KH  Ahmad Sutedjo.

Kiai Sutedjo mengungkapkan, pertemuan membahas tuntutan masyarakat Papua. Namun pada pertemuan itu, tidak ada sekalipun menyinggung Banser. Bahkan, anggota DPD RI Yorrys Th Raweyai juga tidak menyinggung Banser.

“Kita juga kaget, kok tiba-tiba ramai ada tuntutan pembubaran Banser. Kita juga sudah komunikasi  dengan koordinator aksi mahasiswa yang menggelar unjuk rasa, dan dijelaskannya tidak ada tuntutan menyinggung Banser, sekaligus kawan-kawan kita itu minta maaf dan menegaskan bahwa Banser tidak terlibat dan diterima masyarakat Papua dengan baik,” jelas Rifan.

“Korlapnya juga mengatakan, itu bukan dari bagian aksi itu. Itu ada miss komunikasi pada isi tuntutannya yang menyinggung Banser,” sambungnya.

Terkait ramainya isu pemecah belah ini, pihaknya berharap semua pihak tak terpancing dengan beredarnya hoaks, dan menyaring informasi dengan bijaksana.

“Saat ini kami terus menjalin komunikasi yang baik dengan kawan-kawan lintas elemen di Papua guna menjaga kondusifitas bersama,” ujarnya.

Gubernur Papua Tegaskan Warga Tolak FPI dan HTI

Sementara itu, dikutip dari laman resmi Pemprov Papua, papua.go.id (https://www.papua.go.id/index.html ), Pemerintah Provinsi Papua menyatakan sikap resmi menolak kehadiran kelompok maupun Ormas Forum Pembela Islam (FPI) maupun Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Keberadaanya dinilai berpotensi tinggi menimbulkan konflik suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) di Bumi Cenderawasih.

Penolakan ini langsung disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe dalam acara ramah tamah bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di kediaman Pdt. Lipiyus Biniluk, Sentani Kabupaten Jayapura, Sabtu akhir pekan kemarin.

Penegasan Lukas pun bukan tanpa alasan. Pihaknya khawatir kejadian di Pilkada Jakarta, merembet hingga ke Papua, bila dua kelompok itu dibiarkan berkembang bebas di Bumi Cendrawasih.

“Makanya kami kita semua harus sepakat tolak keberadaan FPI dan HTI”.

“Papua sejak dahulu sudah damai bahkan kerukunan antar suku dan agama terpelihara dengan baik. Oleh sebab itu, kita harus sepakat jangan ada organisasi seperti ini hadir di Papua,” terang dia.

Lukas pada kesempatan itu, juga meminta FKUB Papua dapat menyatukan langkah bersama Pemerintah dan TNI/Polri, untuk duduk bersama mendiskusikan penolakan terhadap organisasi radikal tersebut.

“Karena itu, saya nilai kita perlu segera ambil langkah-langkah pencegahan. Mengapa, karena situasi seperti ini tidak boleh dibiarkan, bisa sangat berbahaya dan mengancam keutuhan masyarakat”.

“Apalagi Papua memiliki sejarah dan gejolak antara kelompok yang pro kemerdekaan dan pro NKRI. Sehingga bila ada kelompok macam ini lagi, nantinya akan berbahaya. Sehingga masyarakat tak berdosa pun yang bakal menjadi korban,” kata dia.

(Ansor Jateng/ papua.go.id)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini