Beranda / Banser / Gelar Aksi, PCNU Wonosobo Tagih Janji Bupati untuk Tutup Tempat Karaoke

Gelar Aksi, PCNU Wonosobo Tagih Janji Bupati untuk Tutup Tempat Karaoke

Banser Wonosobo menuntut Bupati menegakan Perda tentang hiburan, dan menutup tempat hiburan karaoke di wilayah tersebut.

 

Wonosobo, ansorjateng.net, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Wonosobo beserta Badan Otonom (Banom), pada Senin (6/8/2018), menggelar aksi mendesak pada Bupati Wonosobo untuk menutup tempat hiburan karaoke yang ada di wilayah ini.

Melalui pernyataannya, Ketua Tanfidz PCNU DR H Ngarifin Shiddiq, M.Pd.I mengungkapkan, pihaknya menagih janji Bupati Wonosobo untuk melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan.

“Bahwa demi tegaknya Perda tersebut, kami meminta Bupati Wonosobo pada hari ini juga untuk melaksanakan komitmen atau janji yang telah diucapkan saat Audiensi pada 5 April 2018 yakni memberlakukan Perda dan memberikan sanksi tegas berupa penutupan tempat hiburan terutama karaoke,” tegasnya.

Ditegaskannya, selain keberadaannya tidak memiliki izin sesuai aturan, selama ini tempat hiburan karaoke juga tidak memberikan manfaat bagi Pendapatan Daerah.

Bahkan, sejak ditetapkannya Perda pada sampai hari ini, tidak ada pengusaha tempat hiburan karaoke yang melaksanakan perda tersebut sekalipun telah diberikan peringatan.

“Aksi kami pada hari ini merupakan wujud dukungan terhadap Pemerintah Daerah agar lebih tegas dalam melaksanakan kebijakan daerah. Kami meyakini bahwa keberadaan tempat hiburan karaoke lebih mendatangkan  Madharat dari pada Mashlahat,” ungkapnya.

Banser Wonosobo membentangkan spanduk berisi tuntutan penutupan tempat hiburan karaoke di wilayah ini.

Ia mengungkapkan, bahwasanya masyarakat Wonosobo merupakan masyarakat religious, tidak membutuhkan adanya tempat hiburan karaoke.

Keberadaan tempat hiburan karaoke justru memiliki dampak sosial yang buruk seperti degradasi moral generasi muda, timbulnya masalah dalam rumah tangga dan dampak negatif lainnya.

“PCNU Kabupaten Wonosobo juga meminta kepada DPRD Wonosobo untuk menggunakan haknya dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat sekaligus Pengusul Perda,” tandasnya.

Sejumlah tuntutan, di antaranya Pertama, DPRD Kabupaten Wonosobo dalam waktu yang ditentukan supaya menggunakan Hak Interpelasi untuk memanggil dan menanyakan kepada eksekutif atas pelaksanan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No. 3 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Di Kabupaten Wonosobo.

Kedua, DPRD Kabupaten Wonosobo dalam waktu yang ditentukan supaya menggunakan Hak Angket untuk menyelidiki penyebab tidak dilaksanakannya Peraturan Daerah tersebut.

Ketiga, apabila Hak Intepelasi dan Hak Angket tidak juga dilaksanakan, maka kami mendorong DPRD Kabupaten Wonosobo untuk menggunakan Hak Menyampaikan Pendapat atau mosi tidak percaya kepada eksekutif yang tidak sanggup melaksanakan Perda sesuai dengan Undang-undang dan/ atau Peraturan Pemerintah yang berlaku.(Ansorjateng/HD)

Tentang Ansor Jateng

Baca Juga

10 November, Resolusi Jihad NU dan Perang Empat Hari di Surabaya

      Oleh K Ng H Agus Sunyoto Pada 73 tahun silam, tepatnya tanggal …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *