Semarang, Ansorjateng.net – Jajaran Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah memastikan donasi untuk korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah, tepat sasaran. Untuk memastikan itu, rombongan PWNU Jawa Tengah ikut serta melakukan assesment rehabilitasi bencana di Sulawesi Tengah, belum lama ini.

Rombongan dari NU Jawa Tengah dipimpin oleh Rois Syuriah PWNU Jateng KH Ubaidillah Shodaqoh, kemudian ketua  LPBI NU Jateng Winarti, dan ketua PW Lazis NU Jateng Muhammad Mahsun.

“Assessment ini dilakukan untuk memastikan jenis bantuan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak bencana. Sehingga memiliki manfaat yang benar-benar dirasakan,” ujar ketua LPBI NU Jateng Winarti, Jumat (7/12/2018).

Assessment yang dilakukan meliputi kondisi fisik, sosial, sekaligus stakeholder lokal yang nantinya bisa menjadi mitra dalam implementasi bantuan.

Winarti menjelaskan LPBI NU sebagai salah satu lembaga yang juga memiliki bidang tugas dalam penanganan bencana akan terus mengembangkan mekanisme pengelolaan bencana yang lebih cepat dan komprehensif.

“Tentunya dengan melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki NU di Jateng,” sebutnya.

Selain terlbat dalam penanganan bencana, LPBI NU Jateng juga merancang program pengurangan risiko bencana, pelestarian lingkungan. “Tak ketinggalan adalah inovasi teknologi ramah lingkungan,” bebernya.

Winarti menerangkan, visi LPBI adalah terciptanya ketahanan masyarakat terhadap ancaman dan kerentanan bencana serta perubahan iklim, guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan.

“Bencana itu memang tidak bisa diprediksi. Namun dengan upaya-upaya pencegahan, tentu bisa meminimalisir adanya korban saat benar-benar terjadi bencana,” katanya.

Atas dasar itu, kata Winarti, lembaga ini mempunyai misi terwujudnya tatanan masyarakat yang memiliki ketahanan terhadap dampak bencana dan perubahan iklim.

“Tentunya beberapa hal harus kita kuatkan, semisal peningkatan kemampuan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana yang terintegrasi dengan perubahan iklim dan lingkungan,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Winarti, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana yang terintegrasi dengan perubahan iklim dan lingkungan.

“Termasuk peningkatan kemampuan masyarakat rentan bencana dan perubahan iklim dalam upaya pemenuhan kesejahteraan kualitas hidup,” tandasnya. (met/din)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini