Ansorjateng.net, Kudus – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Kabupaten Kudus menggelar Forum Diskusi Aktual dengan tema “Nasib Buruh pada Pengaturan Ketenagakerjaan dalam undang-undang Cipta Karya bertempat di SMK Assaidiyah 2 Mejobo pada tanggal 13 Oktober 2020.


Hadir dalam kegiatan tersebut Andreas Hua Ketua SPSI Kabupaten Kudus, Bambang S dan Najib Hasan selaku ketua dan wakil ketua Apindo Kabupaten Kudus, Kholid Mawardi pegiat sosial buruh kabupaten Kudus.

Ketua LBH Ansor Kabupaten Kudus Yusuf Istanto menjelaskan bahwa ia melihat UU Cipta kerja masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat khususnya dikalangan buruh. LBH Ansor Kudus belum pada tataran menerima atau menolak, lebih Wait dan See menunggu nomenklatur resmi yang ada, mengingat saat ini banyak draf UU yang beredar dimasyarakat halamanya berbeda-berbeda yang mengakibatkan timbul perbedaan pendapat.

Andreas Hua selaku ketua SPSI Kabupaten Kudus menjelaskan bahwa dirinya sempat termakan Hoax pada awal disahkannya Undang-undang CIpta kerja karena ia mendapat banyak Broadcast tentang Pasal ketenagakerjaan. Sikap SPSI Kabupaten Kudus menolak Undang-undang tersebut dengan cara memasang baliho penolakan yang dipasang strategis tidak mengadakan aksi massa mengingat situasi saat ini sedang pandemi selain itu mendesak Pemerintah agar segera mengeluarkan Perpu sebagai pengganti Undang-undang Cipta Kerja.

Wakil Ketua Apindo Najib Hasan terkait Undang undang Cipta kerja Dari UU yang dibaca, posisi pengusaha juga banyak dirugikan atas pengesahan tersebut.

“Jika banyak disebut buruh yang dirugikan, setelah saya cermati posisi pengusaha juga dirugikan. Banyak yang mengatakan bahwa pengusaha diuntungkan, dalam pengesahan regulasi tentu saja ada plus dan minusnya ia mencontohkan dalam UU ketenagakerjaan pengusaha dimungkinkan mengajukan penangguhan penerapan upah minimum.”

Namun dalam Undang-undang Cipta Kerja yang ia baca penangguhan UMK itu tidak muncul.
Disisilain Kholid Mawardi Sebagai pegiat sosial Buruh memaparkan jika RUU dalam pengesahannya banyak keganjalan dan kurang adanya sosialisasi secara massif, agar masyarakat bisa memahami mana saja pasal yang ditolak dan tidak, ia juga mengkritik pemerintahan Jokowi bukan berarti ia benci pemerintahan jokowi namun sebagai Control pemerintahan agar kebijakaanya bisa mengungtungkan rakyat. Dan ia juga menyesalkan Undang-undang tersebut disahkan dimasa pandemic. Pihaknya juga tetap mendesak dikeluarkan Peraturan Pengganti untuk membatalkan Undang-undang Cipta Kerja

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini